..::PMII BENGKULU

Mas Enceng, begitu dia biasa disapa, adalah peneliti senior pada Lembaga Penelitian, Pendidikan & Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) Jakarta. Sebagai peneliti senior, ia juga pernah menjabat Deputy Direcrtor bidang Research and CESDA (Center for the Study of Development and Democracy) LP3ES selama dua periode. Banyak pengalaman dan pengabdiannya dalam penegakan demokrasi di Indonesia. Pria kelahiran Garut 48 tahun silam ini merupakan pionir pertama di Indonesia dalam bidang quick count dan polling yang dipelajarinya di Cornell University. Selain aktif di LP3ES, semenjak tahun 1993 memimpin (Director) lembaga konsultan politik dan sekaligus konsultan penerbitan mass media, yaitu Swamedia Research & Communication (SRC), yang telah banyak melakukan konsultasi politik pada kandidat-kandidat ketua umum partai maupun pada kandidat-kandidat Bupati maupun Gubernur yang berkompetisi dalam banyak event Pilkada yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air. Selain itu, ia juga tercatat sebagai ketua komisi III Badan Pengawasan Konsumen Nasional Republik Indonesia Berikut wawancara selengkapnya.

Saya kira iya, tren itu memang sudah lama. Dari Pemilu 1999 hingga 2004 tren partai Islam selalu menurun. Dan di tahun 2009 nanti, tren itu akan tetap, karena partai-partai Islam tidak bisa mengemas bagaimana aspirasi Islam itu ditawarkan ke masyarakat. Bahkan, apa yang disebut sebagai aspirasi politik umat Islam itu juga belum jelas. Lalu, platform politik yang lebih umum, yaitu platform politik kebangsaan itu jauh diterima. Karena apa? Di dalamnya bermuatan dua hal, ada inklusifitas ada pluralitas yang keduanya lebih acceptable bagi banyak orang.

Sebenarnya itu aspirasi biasa saja, aspirasi itu bisa murni sebagai sebuah cerminan ideologi atau karena ketidakpuasan terhadap partai Islam yang ada. Bisa juga, dibalik aspirasi ada pelaku-pelaku politik yang ingin tampil. Sebenarnya, itu sesuatu yang wajar-wajar saja dalam sistem demokrasi yang memungkinkan semua orang bisa membentuk partai. Pertanyaannya, apakah aspirasi yang disampaikan itu bisa diterima oleh masyarakat, sehingga bisa membentuk konstituen yang lebih luas atau tidak.

Sebabnya, isu itu tidak pernah dielaborasi, sehingga bisa dipahami masyarakat dengan jelas. Kemudian, partai-partai Islam tidak pernah menempatkan isu syariah ke dalam konteks sistem ketatanegaraan di Indonesia. Menurut saya, sebuah partai apapun absah saja kalau partai itu menerima rumusan-rumusan atau dasar-dasar yang sesuai dengan UUD 45, baik Islam maupun bukan Islam.

Saya bukan pimpinan partai. Namun begini, gagasan mengenai Poros Tengah hal itu akan sangat susah dipahami, karena pluralitas aspirasi dan kepentingan di kalangan partai-partai Islam sendiri. Pertaanyaan, apa sih tujuannya? Kalau misalnya untuk mengusung capres, siapa sih yang diusung. Apakah partai-partai itu bisa sepakat mengusung salah satu figur misalnya Din Syamsuddin. Jadi, kalau kita coba buka dibalik gagasan Poros Tengah, itu akan susah diterima. Karena, sebenarnya partai-partai Islam yang ada sudah menjadi bagian dari aktor-aktor yang akan berperang di 2009, apakah merupakan bagian dari aspirasi politiknya dengan Megawati atau SBY. Dan yang tersisa itupun, saya kira tidak jauh dari itu. Lebih tertarik pada dua tarikan itu.

Warga NU di berbagai parpol itu, diucapkan atau tidak, tidak akan jauh dari platform kebangsaan yang ada di NU. Sedangkan, parpol Islam lain, saya melihat sebagian ada agenda yang tidak dibicarakan secara tuntas, sehingga masyarakat melihatnya ada agenda yang tersembunyi, misalnya, apakah PKS bisa menerima sepenuhnya UUD 45. Seandainya PKS memimpin apakah tidak terjadi perubahan mendasar dalam ketatanegaaraan Indonesia, itu masih menjadi pertanyaan. Karena, PKS nyatanya tidak pernah mengklarifikasi soal itu kepada masyarakat.

Itu susah, harus pimpinan partai yang bicara. Tapi, saya pribadi menilai prospek PPP tidak jauh dari apa yang dihasilkan survey. Jadi menurut saya, kecenderungan untuk turun itu besar. Kecuali dalam tiga bulan ke depan ini ada upaya-upaya serius untuk positioning secara pas dan menggalang dukungan antara masyarakat dengan partai.

Dari partai-partai yang kurang menjalankan fungsinya dengan baik, PPP termasuk salah satunya. Ini menyangkut soal komunikasi politik dengan konstituennya